StrategiPengembangan Koperasi di Indonesia BAB I PENDAHULUAN . 1.1 Latar Belakang Masalah. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun danjasa yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN. Dengan strategi peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi menjadi faktor kunci agar mampu menghadapi kendala, tantangan dan memanfaatkan peluang dari implementasi AEC 2015. Selain faktor -faktor diatas, ada beberapa pertimbangan dari aspek lingkungan Pangkalpinang Survei menunjukkan, 83 persen sumber daya manusia (SDM) sektor UMKM Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, sementara di sektor koperasi, anggota dan pengelolanya umumnya orang-orang 'sepuh' (tua). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan SDM dan kaderisasi guna memastikan UMKM dan Koperasi berdaya saing tinggi. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Kementerian adapunjudul dari penelitian ini adalah "analisis peningkatan daya saing koperasi mengatasi pengaruh sistem rentenir di tengah masyarakat". pemilihan judul tersebut karena ketertarikan peneliti terkait masalah peningkatan daya saing koperasi untuk mengatasi para rentenir yang ada di masyarakat. sudah lama masyarakat di INDHEXdilaksanakan dalam rangka daya saing UMKM dan meningkatkan kesejahteraan serta memperkecil disparitas melalui penguatan UMKM bukan berarti untuk pelemahan - pelemahan pengusaha besar," tandas Lukmanul Hakim kepada peserta undangan seminar, "Hitung Mundur Wajib Sertifikasi Halal 2019 Amanat UU JPH", Kamis (1/11/2018). Dalamkesempatannya, Arief mengatakan bahwa kunci keberhasilan peningkatan daya saing industri perunggasan harus mencontoh kepada negara eksportir produk unggas. Dirinya mengatakan, Indonesia harus belajar dengan Negara Thailand, Brazil dan Argentina. "Di negara-negara tersebut, adanya produksi yang terintegrasi antara perusahaan inti dan 3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan dan Sasaranumum perkembangan daya saing UKMK dalam periode tahun 2006-2010 adalah: Meningkatnya produksi usaha kecil, menengah dan koperasi dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas daerah, atau sebesar 6-8% per tahun; Sayaakan menuturkan kelima hal tersebut: 1. INOVASI. Dalam bisnis, inovasi adalah segala-galanya. Inovasi melahirkan produk yang unik. Dan unik adalah awal dari daya saing. Konsumen membeli sesuatu yang berbeda dari kategori produk yang sama. Membeli produk yang sama akan cepat menimbulkan kebosanan. KataKunci : SWOT, Strategi, Daya Saing Salah satu perusahaan yang tidak bisa lepas dari persaingan adalah lembaga keuangan. baik Bank, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dengan adanya beberapa jenis lembaga keuangan dan semakin banyaknya jumlah koperasi yang ada eF4Wl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, kinerja, dan daya saing komparatif Koperasi Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Data yang digunakan adalah data keragaan koperasi yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta data ekonomi makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, proyeksi tren, Tipologi Klassen, dan Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional IPEKR statis dan dinamis. Hasil analisis menunjukkan perkembangan jumlah koperasi aktif meningkat secara absolut, namun secara persentase menurun. Sebagian besar koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, dan tidak memiliki manajer. Modal dan volume usaha terus mengalami peningkatan. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto PDB masih relatif rendah. Kinerja koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 71 ANALISIS PERKEMBANGAN, KINERJA, DAN DAYA SAING KOPERASI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Lestari Agusalim1, Muhamad Karim2, Yaddarabullah3 1lestariagusalim 2karimlaode1971 3yaddarabullah 123Universitas Trilogi ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, kinerja, dan daya saing komparatif Koperasi Indonesia dalam pembangunan ekonomi. Data yang digunakan adalah data keragaan koperasi yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta data ekonomi makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, proyeksi tren, Tipologi Klassen, dan Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional IPEKR statis dan dinamis. Hasil analisis menunjukkan perkembangan jumlah koperasi aktif meningkat secara absolut, namun secara persentase menurun. Sebagian besar koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, dan tidak memiliki manajer. Modal dan volume usaha terus mengalami peningkatan. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto PDB masih relatif rendah. Kinerja koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Kata Kunci Koperasi Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, Daya Saing, Pembangunan Ekonomi ABSTRACT This study aims to analyze the progress, performance, and comparative competitiveness of Indonesia Cooperative in economic development. The data used are cooperative and macro economy data which taken from the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises, and BPS-Statistics Indonesia. Analytical methods used are descriptive method, trend projection, Klassen Typology, static and dynamic Regional Cooperative Economic Performance Index RCEPI. The results show that the number of active cooperatives is increasing in nominal, but it decreased in percentage. Most of the cooperatives do not conduct the annual members meeting, and do not have any manager. The capital and business volume keep increasing. The contribution of cooperatives to Gross Domestic Product GDP is relatively still low. The performance of cooperative increases every year which indicates that there is an increasing of members’ welfare. The provinces that have the highest comparative competitiveness are West Kalimantan, East Java, and East Nusa Tenggara. Meanwhile the lowest are North Sulawesi, Riau Islands, and East Kalimantan. Keywords Indonesia Cooperative, Pancasila Economic System, People’s Economy, Competitiveness, Economic Development PENDAHULUAN Konstitusi Indonesia telah mengatur perekonomian nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya dipertegas bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Berdasarkan landasan tersebut, lahirlah UU No. 12/1967 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 25/1992, tentang Perkoperasian.Dalam UU No. 25/1992, disebutkan bahwa koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kehadiran Koperasi Indonesia tujuan adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 72 umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor formal selain Badan Usaha milik Negara BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta BUMS yang bersama-sama berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Menurut Tjakrawerdaja et al., 2017 dalam buku Sistem Ekonomi Pancasila, peran ketiga pelaku ekonomi telah diharmonisasikan melalui pola tata peran pelaku ekonomi PPTPE agar dapat bersaing sehat. Sektor usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan orang banyak ekonomi rakyat haruslah dilaksanakan oleh koperasi. Selanjutnya, sektor usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN karena menyangkut modal besar dan teknologi tinggi sehingga tidak dapat dikerjakan oleh usaha kecil, dilaksanakan hanya oleh BUMN. Rujukannya adalah Pasal 33 ayat 2. Tujuannya adalah untuk menjadi stabilitas dan mewujudkan pemerataan ekonomi nasional. Terakhir, sektor usaha di luar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikerjakan oleh swasta. Swasta berperan utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan juga dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan daya saing perekonomian nasional. Dalam praktiknya, ketiga pelaku ekonomi tersebut dapat melakukan kemitraan yang setara yang berbasis pada asas kekeluargaan. Dengan kemitraan tersebut akan dapat mengoptimalkan dinamika relasi dan interelasi antar pelaku ekonomi sehingga terwujud pasar yang berkeadilan. Kemitraan ini dicirikan dengan, 1 pembagian peran antarpelaku ekonomi harus saling mendukung dan terpadu guna terwujudnya peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional, 2 adanya dinamika berupa kompetisi antarpelaku ekonomi, namun bukan untuk saling mengalahkan dan mematikan, tetapi justru dimaksudkan untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas, 3 adanya fleksibilitas dalam mengakomodasikan berbagai perubahan lingkungan ekonomi. Berdasarkan Gambar 1, apabila diamati, Swasta memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, disusul oleh BUMN. Koperasi berada pada urutan terakhir dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto PDB Atas Dasar Harga Berlaku ADHB yang masih relatif kecil di bawah 5 persen dibanding pelaku ekonomi lainnya. Kontribusi koperasi terhadap PDB cenderung stagnan. Bahkan, menurut Retnowati 2009 keberadaan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat pun makin sering dilupakan. Di antara ketiga pelaku usaha tersebut koperasi merupakan pelaku usaha yang paling lemah. Kenyataan ini adalah suatu ironi dan kontradiktif dengan harapan Hatta 1978 yang menyatakan bahwa koperasi adalah alat yang efektif untuk membangun ekonomi rakyat yang terbelakang. Nampaknya, koperasi sebagai ekonomi perjuangan yang disebutkan oleh Swasono 1983 untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan, yakni tercapai Negara Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Sugiharsono 2009 rendahnya peran koperasi menyebabkan masyarakat enggan membicarakan mengenai eksistensi koperasi, apalagi menyangkutpautkannya dengan masalah perekonomian nasional. Aref 2011 menemukan bahwa bahwa masyarakat terutama dipedesaan memiliki persepsi negatif terhadap kontribusi koperasi dalam mengurani kemiskinan. Dibalik kecilnya peran koperasi secara nasional, sejak awal sejatinya Koperasi Indonesia diperkenalkan dan diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai pelaku usaha kecil mikro golongan ekonomi lemah Rohcmadi, 2011. Pelaku usaha ini tidak mungkin dapat bersaingan dengan pelaku usaha lain seperti Firma, CV, dan PT karena tidak efisien Sugiharsono, 2009. Inefisiensi ini disebabkan oleh skala ekonomi yang kecil. Dengan adanya koperasi, pelaku usaha kecil mikro dapat berkumpul dan berkolaborasi sehingga memperbesar skala ekonomi, mampu menciptakan efisiensi, dan peningkatan produktivitas sehingga dapat bersaing sehat dengan pelaku usaha lainnya. Dalam koperasi, para pelaku usaha kecil ini menjadi satu kesatuan ekonomi yang solid dan kuat yang pada gilirannya menjadi lembaga ekonomi rakyat. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat dan sesuai dengan semangat tujuan pembentukan pemerintahan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009 2010 2011 2012 2013 2014BUMS BUMN KoperasiSumber Kemenkop & UKM, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, BPS-Indonesia diolah Gambar 1. Kontribusi Pelaku Usaha Sektor Formal Terhadap PDB ADHB di Indonesia Sukidjo 2008 menyatakan bahwa Koperasi Indonesia merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berperan untuk menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi untuk dapat dikembangkan pada perusahaan swasta dan negara. Hal serupa dinyatakan oleh Verhofstadt dan Maertens 2015 dan Bharadwaj 2012 bahwa koperasi dapat menjadi lembaga yang efektif dalam memutus lingkaran setan kemiskinan terutama di pedesaan. Smith dan Rothbaum 2013 menambahkan bahwa koperasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia, dan mampu melakukan inovasi sehingga berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan analisis untuk memahami lebih mendalam perkembangan Koperasi Indonesia terutama pada era reformasi yang terdiri dari jumlah dan anggota koperasi, rapat anggota tahunan, manajer dan karyawan, modal usaha dan volume usaha. Selain itu, perlu dianalisis kinerja koperasi dalam menyejahterakan anggotanya. Terakhir, mengukur daya saing komparatif koperasi menurut provinsi. METODE PENELITIAN Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Kemenkop & UKM dan BPS. Data yang digunakan adalah data keragaan koperasi tahun 2000-2015, Produk Domestik Regional Bruto PDRB Atas Dasar Harga Kontan ADHK tahun 2010-2017, dan PDB 2000-2017. Berdasarkan publikasi keragaan koperasi yang diperoleh dari situs Kemenkop & UKM hanya terdapat data dari tahun 2000 hingga tahun 2015. Untuk analisis tahun 2016 dan 2017 digunakan analisis proyeksi tren sesuai dengan pola perkembangan data yang dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk meneliti masalah dan fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif perkembangan dan kinerja Koperasi Indonesia selama periode tahun 2000-2017. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis daya saing keunggulan komparatif koperasi di Indonesia dengan menggunakan metode Tipologi Klassen dan Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional IPEKR statis dan dinamis dengan periode penelitian selama tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini Tipologi Klassen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan volume usaha koperasi regional dan volume usaha per koperasi regional. Melalui analisis 74 ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi koperasi yang berbeda, yaitu daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Dimodifikasi dari Sudirman 2018, Haryadi dan Julyana 2017, Mahardiki dan Santoso 2013, serta Sari dan Mujiono 2013. IPEKR menjelaskan bagaimana kemampuan relatif ekonomi koperasi secara regional terhadap nasional dengan ekonomi regional terhadap nasional. Dalam penelitian ini IPEKR dibagi menjadi dua, yaitu IPEKR statis IPEKRS dan IPEKR dinamis IPEKRD. Pendekatan analisis berdasarkan IPEKR tersebut diadopsi, dimodifikasi, dan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sasongko 2017, Ramly 2013 dan Situmorang 2008. Secara metode, IPEKRS adalah perbandingan antara rasio nilai ekonomi koperasi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai ukuran ekonomi koperasi terhadap rasio ekonomi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai ukuran ekonomi. Persamaan metode IPEKRS sebagai berikut     ………………………………………………… 1  adalah rata-rata volume usaha koperasi regional,  adalah rata-rata volume usaha koperasi nasional. Volume usaha koperasi dipakai sebagai indikator ekonomi, karena secara empirik volume usaha mencerminkan kemampuan koperasi dalam bisnis dan ekonomi. Nilai ukuran ekonomi koperasi regional UEKR selalu di antara nol dan satu 0 1 maka performa atau rating regional tinggi, atau dengan kata lain pengembangan ekonomi koperasi di atas kemampuan ekonomi regionalnya. Oleh karena itu, berdasarkan IPEKRS maka pemeringkatan daerah dapat dilakukan, sehingga peringkat daerah dalam ekonomi koperasi tergantung pada besaran Indeks tersebut. Selanjutnya, penulis mengembangkan metode IPEKRD dengan melakukan perbandingan antara rasio laju pertumbuhan ekonomi koperasi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai laju pertumbuhan ekonomi koperasi terhadap rasio ekonomi regional dengan nasional yang dinyatakan sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Metode ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan metode IPEKRS yang belum mampu mengakomodasi perubahan struktur ekonomi koperasi regional dalam kurun waktu tertentu. Persamaan metode IPEKRD sebagai berikut     ………………………………….… 2 adalah rata-rata laju pertumbuhan volume usaha koperasi regional, adalah rata-rata laju pertumbuhan volume usaha koperasi nasional. Indeks potensi perkembangan ekonomi koperasi regional IPPEKR selalu di antara nol dan tak terhingga IPPEKR ≥ 0. Apabila IPPEKR 1 maka performa atau rating regional tinggi, atau dengan kata lain potensi pengembangan ekonomi koperasi regional di atas kemampuan ekonomi koperasi nasionalnya.  adalah rata-rata laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan  adalah rata-rata laju pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia. Indeks potensi perkembangan ekonomi regional IPPER adalah di antara nol dan tak terhingga IPPER ≥ 0. Apabila IPPER 1 maka performa atau rating regional tinggi, atau dengan kata lain potensi pengembangan ekonomi regional di atas kemampuan ekonomi nasionalnya. Nilai IPEKRD berada antara nol dan tak terhingga IPEKRD ≥ 0. Penafsiran IPEKRD sama dengan IPEKRS, kecuali 75 perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Penulis menilai kedua metode IPEKR tersebut cukup baik untuk menjelaskan peringkat regional dalam pengembangan ekonomi koperasi. Setelah dilakukan analisis Tipologi Klassen dan IPEKR, selanjutnya dilakukan pemeringkatan secara menyeluruh terhadap seluruh provinsi yang ada di Indonesia. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Perkembangan Koperasi Indonesia Jumlah Koperasi Indonesia Selama hampir dua dekade reformasi berjalan, jumlah koperasi mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103,077 unit, naik menjadi 212,135 unit pada tahun 2015. Pada tahun 2017 diperkirakan jumlah koperasi naik menjadi Jumlah ini naik sekitar persen dalam rentang waktu 2000-2017. Jumlah koperasi aktif juga mengalami peningkatan secara nominal dari 88,930 pada tahun 2000, naik menjadi 150,233 unit pada tahun 2015, dan diproyeksikan naik menjadi 153,171 unit pada tahun 2017. Selama tahun 2000 hingga 2017 terjadi kenaikan persen jumlah koperasi aktif. Syarief Hasan Menteri Koperasi dan UKM 2009-2014 dalam Buku 100 Koperasi Besar Indonesia yang ditulis oleh Muchtar dan Taufiq 2013 mengatakan bahwa kenaikan tajam jumlah Koperasi Indonesia merupakan representasi dari geliat ekonomi yang semakin baik di level akar rumput grassroot, terutama di pedesaan. Ini adalah sebuah kekuatan ekonomi yang signifikan dalam menekan pengangguran dan kemiskinan. Peran koperasi dalam menekan pengangguran dan kemiskinan telah mendapat pengakuan dari perserikatan bangsa-bangsa PBB. Bahkan diyakini koperasi mampu membangun tata perekonomian yang lebih baik. Bila diperhatikan dengan saksama Gambar 2, terlihat bahwa walaupun jumlah koperasi aktif meningkat secara nominal, persentase koperasi aktif semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2000, koperasi aktif sebesar persen dari total jumlah koperasi, akan tetapi menurun menjadi persen pada tahun 2015, walaupun pada tahun 2017 berada di kisaran persen. Artinya, dari tahun ke tahun jumlah koperasi yang tidak aktif juga terus meningkat. Ini adalah salah satu masalah serius dari persoalan Koperasi Indonesia. Selain itu, sebaran jumlah koperasi antara wilayah juga sangat tidak merata. Menurut Hartono dan Sarwono 2011 jumlah koperasi terbesar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki dinamika perekonomian yang relatif lebih baik. Kemenkop UKM 2017 merilis data bahwa koperasi lebih banyak berkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dari seluruh koperasi aktif pada tahun 2017, hanya terdapat persen yang melaksanakan rapat anggota tahunan RAT. Selama periode tahun 2000-2017 pelaksanaan RAT kurang dari 50 persen kecuali pada tahun 2015, yaitu sebesar persen. Sumber Kementerian Koperasi & UKM diolah Keterangan * = hasil proyeksi Gambar 2. Jumlah Koperasi Indonesia 0510152025303505,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000Jumlah ManajerManajer % Karyawan Karyawan %Pada Gambar 2, terlihat jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan selama periode tahun 2000-2017. Pada tahun 2000 jumlah anggota koperasi aktif sebanyak juta orang naik menjadi juta orang pada tahun 2017 tumbuh persen. Fakta ini memperlihatkan bahwa Koperasi Indonesia masih diminati oleh masyarakat. Hal ini juga ditunjukkan Negara yang secara khusus membuat lembaga kementerian yang menaungi koperasi dan usaha kecil menengah. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan Koperasi Indonesia tidak selalu berjalan mulus, sehingga diperlukan usaha lebih dalam membangun koperasi. Manajer dan Karyawan Koperasi Indonesia Koperasi harus berorientasi pada pelayanan usaha yang efisien, menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat maksimal bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta dengan tetap mampu menciptakan kestabilan sisa hasil usaha SHU. Untuk itu dibutuhkan tata kelola organisasi dan manajemen yang baik. Berdasarkan Gambar 3. terlihat bahwa Koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 580,033 orang pada tahun 2017. orang di antaranya merupakan karyawan, dan 38,828 orang lainnya adalah manajer. Walaupun banyak menyerap tenaga kerja, jumlah manajer pada koperasi aktif hanya sebesar persen. Artinya, terdapat persen koperasi tidak memiliki manajer 114,343 unit. Berdasarkan rata-rata selama tahun 2000 sampai dengan 2017, hanya terdapat persen koperasi aktif yang memiliki manajer. Sumber Kementerian Koperasi & UKM diolah Keterangan * = hasil proyeksi Gambar 3. Manajer dan Karyawan Koperasi Indonesia Selain jumlah manajer yang kurang, sebagian besar mereka tidak memiliki keterampilan manajemen koperasi modern. Tidak hanya itu, mereka pada umumnya juga berasal dari kalangan anggota masyarakat yang tidak atau kurang memiliki latar belakang pendidikan formal, maupun informal yang tidak terlalu tinggi, apalagi pengalaman di bidang bisnis. Pada akhirnya, manajer, pengurus, dan pengawas koperasi secara umum juga kurang memiliki wawasan dan kemampuan teknis untuk berproduksi, berdagang dan sebagainya, apalagi kemampuan manajerial untuk menangani suatu kegiatan bisnis Tjakrawerdaja, 2014. Oleh karena itu, penting untuk membangun kapasitas komite manajemen koperasi dan staf mereka. Selain itu, perlu adanya kesadaran bagi pemerintah pusat dan daerah -terutama yang mengurusi koperasi- untuk memberikan perhatian dan konsentrasi secara sungguh-sungguh dalam mempromosikan dan mengembangkan koperasi Emana, 2009. Dengan manajerial koperasi yang efisien dan efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan berdampak luar bagi masyarakat. Modal dan Volume Usaha Koperasi Indonesia Walaupun koperasi merupakan kumpulan orang, namun untuk melaksanakan usaha tetap dibutuhkan modal. Modal diperoleh baik dari dalam berupa simpanan anggota dan dari luar berupa pinjaman bank dan penyertaan modal. Khusus mengenai penyertaan modal, bisa bersumber dari anggota maupun berasal dari non-anggota. Sumber modal penyertaan ini tidak menyimpang dari 050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000Miliar Koperasi Terhadap PDBprinsip-prinsip koperasi, karena modal tersebut tetap tidak ada kaitannya dengan suara. Sementara itu, volume usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada periode tertentu. Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa baik modal yang berasal dari anggota koperasi dan dari luar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terutama sejak tahun 2012. Pada tahun 2000, modal sendiri yang dimiliki koperasi sebesar miliar, naik menjadi miliar pada tahun 2017. Terjadi kenaikan sebesar 2, persen. Modal luar pada tahun 2000 sebesar miliar, naik menjadi miliar pada tahun 2017. Terjadi kenaikan sebesar persen. Selama periode 2000-2011 modal luar lebih banyak dibandingkan modal sendiri. Akan tetapi, sejak tahun 2012 hingga 2017 jumlah modal sendiri melebih modal dari luar. Sementara itu, terlihat pola perkembangan volume usaha serupa dengan perkembangan modal, dimana terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2000 terlihat volume usaha sebesar triliun, naik menjadi triliun. Rata-rata peningkatan volume usaha selama periode tahun 2000-2017 sebesar 1, persen. Sumber Kementerian Koperasi & UKM diolah Keterangan * = hasil proyeksi Gambar 4. Modal dan Volume Usaha Koperasi Indonesia Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa kontribusi Koperasi Indonesia terhadap PDB rasio volume usaha terhadap PDB menunjukkan tren yang meningkat selama periode tahun 2000-2017. Pada tahun 2000 kontribusi Koperasi Indonesia hanya sebesar persen terhadap PDB, naik menjadi persen pada tahun 2017. Nilai ini masih kecil jika dibandingkan kontribusi koperasi di negara Prancis 18 persen, Belanda 18 persen, Selandia Baru 20 persen, Singapura 10 persen, Thailand 7 persen, dan Malaysia 5 persen. Diharapkan dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, kedepannya mampu memberi kontribusi yang lebih besar lagi kepada pendapatan nasional. Sumber Kementerian Koperasi & UKM dan BPS-Indonesia diolah Keterangan * = hasil proyeksi Gambar 5. Kontribusi Koperasi Indonesia Terhadap PDB 02040608010012014016018005,00010,00015,00020,00025,000SHU Mili ar Rupiah SHU/Koperas i Juta Rupiah538, 0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000SHU Per Angg ota RupiahAnalisis Kinerja Koperasi Indonesia Selanjutnya dilakukan analisis kinerja Koperasi Indonesia. Pengukuran indikator kinerja koperasi berbeda dengan pelaku ekonomi lainnya karena memiliki jati diri yang berbeda. Indikator yang biasa digunakan dalam nilai kinerja koperasi adalah dengan menganalisis perkembangan sisa hasil usaha SHU sebagai representatif kesejahteraan anggota. SHU bagi koperasi tetap penting agar koperasi bisa berkembang. Namun, SHU yang tinggi tidak ada artinya apabila diperoleh dengan cara mengeksploitasi anggotanya Sasongko, 2017. Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa SHU total, SHU per koperasi, dan SHU per anggota mengalami peningkatan dengan pola yang sama terutama sejak tahun 2003 hingga tahun 2017. Total SHU pada tahun 2017 yang dihasilkan oleh Koperasi Indonesia adalah sebesar triliun, SHU per koperasi sebesar juta, dan SHU per anggota sebesar ribu. Rata-rata pertumbuhan SHU selama periode tahu 2000-2017 adalah persen untuk SHU total, persen untuk SHU per koperasi, dan persen untuk SHU per anggota. Sumber Kementerian Koperasi & UKM diolah Keterangan * = hasil proyeksi Gambar 6. Sisa Hasil Usaha SHU Koperasi Indonesia Semua aspek yang telah dijelaskan di atas saling memengaruhi satu sama lain. Apabila sistem koperasi dapat dibangun dengan baik, maka akan memiliki dampak terhadap kesejahteraan anggota koperasi Partomo, 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani 2015, menunjukkan bahwa keberadaan koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama apabila jumlah anggota banyak dan tingkat partisipasi tinggi. Syaiful, et al. 2016 dan Raidayani dan Faisal 2016 menemukan bahwa modal usaha koperasi yang semakin besar juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Agustina et al., 2016, modal yang berasal dari modal sendiri lebih signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan dibandingkan modal yang berasal dari pinjaman. Pariyasa, et al. 2014 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maka perlu meningkatkan modal koperasi dan volume usaha. Winarko 2014 menemukan bahwa selain jumlah anggota dan modal usaha, volume aset juga berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota. Analisis Keunggulan Komparatif Koperasi Di Indonesia Analisis Tipologi Klassen Setiap daerah memiliki kemajuan dan pertumbuhan ekonomi koperasi yang berbeda. Ada daerah yang mampu memacu kegiatan ekonomi koperasinya sehingga dapat tumbuh pesat dan ada pula daerah yang siklus ekonomi koperasinya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan koperasi suatu daerah dengan daerah lain dalam suatu lingkup referensi yang sama, maka dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat analisis. Gambar 7 menunjukkan visualisasi hasil klasifikasi provinsi berdasarkan Tipologi Klassen dengan scatter plot. 79 Keterangan Data diperoleh dari Kemenkop & UKM diolah. Gambar 7. Klasifikasi Provinsi Berdasarkan Tipologi Klassen dengan Scatter Plot Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan provinsi-provinsi di Indonesia menjadi empat karakteristik pertumbuhan ekonomi koperasi yaitu 1. Kuadran I Daerah Maju dan Cepat Tumbuh. Terdiri dariProvinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung karena keempat provinsi tersebut memiliki rata-rata volume usaha per koperasi dan rata-rata laju pertumbuhan volume usaha yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.  2. Kuadran II Daerah Berkembang dan Cepat Tumbuh. Terdiri dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah karena memiliki rata-rata volume usaha per koperasi lebih rendah tetapi rata-rata laju pertumbuhan volume usaha lebih tinggi dari rata-rata nasional.  3. Kuadran III Daerah Maju tetapi Tertekan. Terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, DKI. Jakarta, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Barat karena daerah ini memiliki rata-rata volume usaha per koperasi lebih tinggi tetapi rata-rata laju pertumbuhan volume usaha yang lebih dibandingkan rata-rata nasional.  4. Kuadran IV Daerah Relatif Tertinggal. Terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jambi, Banten, Kepulauan Riau, Papua, Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan karena memiliki rata-rata volume usaha per koperasi dan rata-rata laju pertumbuhan volume usaha yang lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Analisis IPEKR Pada analisis Tipologi Klassen, klasifikasi daerah hanya mempertimbangkan kemampuan internal koperasi di masing-masing provinsi tanpa memperhatikan aspek kapasitas perekonomian regional yang direpresentasikan oleh PDRB dan PDB. Oleh karena itu, pada bagian ini dilakukan analisis IPEKR yang memperhatikan aspek internal koperasi dan aspek eksternal, yakni kapasitas perekonomian regional. Gambar 8 menunjukkan visualisasi hasil perhitungan IPEKR dengan scatter plot. 80 Keterangan Data diperoleh dari Kemenkop & UKM dan BPS-Indonesia diolah. Gambar 8. Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional dengan Scatter Plot Analisis IPEKR digunakan untuk mengklasifikasikan daya saing komparatif provinsi-provinsi di Indonesia menjadi empat karakteristik yang mengukur performa dan potensi pertumbuhan ekonomi koperasi dibandingkan dengan ekonomi regionalnya yaitu 1. Kuadran I Performa Tinggi dan Potensi Pertumbuhan Tinggi. Terdiri dariProvinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan karena pengembangan dan potensi pertumbuhan ekonomi koperasi keempat provinsi tersebut berada di atas kemampuan ekonomi regionalnya.  2. Kuadran II Performa Rendah Tapi Potensi Pertumbuhan Tinggi. Terdiri dari Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Sulawesi Tenggara karena pengembangan ekonomi koperasi lebih rendah tetapi potensi pertumbuhan ekonomi koperasi lebih tinggi dari ekonomi regionalnya.  3. Kuadran III Performa Tinggi Tapi Potensi Pertumbuhan Rendah. Terdiri dari Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Yogyakarta, dan Sumatera Barat karena pengembangan ekonomi koperasi lebih tinggi tetapi potensi pertumbuhan ekonomi koperasi lebih rendah dari ekonomi regionalnya.. 4. Kuadran IV Performa Rendah dan Potensi Pertumbuhan Rendah. Terdiri dari Provinsi Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, Banten, DKI. Jakarta, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Riau karena pengembangan dan potensi pertumbuhan ekonomi koperasi berada di bawah kemampuan ekonomi regionalnya. Setelah menganalisis daya saing koperasi berdasarkan kriteria Tipologi Klassen dan IPEKR, selanjutnya dilakukan pemeringkatan global mengenai daya saing komparatif Koperasi Indonesia berdasarkan provinsi. Tabel 1 memperlihatkan peringkat saya saing Koperasi Indonesia selama periode 2011-2015. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Sementara itu, provinsi dengan daya saing terendah adalah Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, Sumatera Selatan. Provinsi yang secara relatif tidak memiliki keunggulan daya saing perlu mendapat perhatian pemerintah dengan membuat kebijakan pemberdayaan koperasi. 81 Tabel 1. Peringkat Daya Saing Koperasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Sumber Kemenkop & UKM dan BPS-Indonesia 2011-2015 diolah Keterangan VU_Ki = Volume usaha per koperasi provinsi i, VU_K = Volume usaha per koperasi nasional, LVUi = Laju pertumbuhan volume usaha koperasi provinsi i, LVU = Laju pertumbuhan volume usaha koperasi nasional Berdasarkan analisis mengenai perkembangan, kinerja, dan daya saing Koperasi Indonesia, maka dibutuhkan suatu kebijakan untuk mendorong agar Koperasi Indonesia dapat berperan lebih besar dalam perekonomian. Hal paling krusial perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pengurus, pengelola maupun anggota koperasi dengan memanfaatkan badan pendidikan dan pelatihan koperasi. Selain itu, para pengurus dan pengelola dapat diikutkan dalam kegiatan temu ilmiah yang relevan, dan belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola koperasi. Perguruan tinggi juga perlu melakukan pendampingan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pengelola koperasi dalam menerapkan teknologi merupakan keniscayaan terutama di era revolusi industri ini. Pada era ini, semua jenis pelayanan berbasiskan teknologi, internet of thing dan sosial media. Kelembagaan koperasi juga perlu diefisienkan dengan mengoptimalkan perangkat organisasi. Selain itu, diperlukan audit secara berkala terhadap kegiatan usaha koperasi. Dengan adanya SDM dan kelembagaan yang efisien dapat menciptakan tata kelola koperasi yang sehat dan dilakukan secara demokratis. Tata kelola yang baik ini tercerminkan dari pelaksanaan manajemen koperasi yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengelola koperasi. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menopang kegiatan usaha koperasi. Koperasi juga membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan untuk dapat mengembangkan usaha. Selanjutnya, diperlukan suatu sistem dan lembaga jaringan usaha koperasi sehingga lebih terintegrasi dan skala ekonomi usaha koperasi menjadi lebih besar dan efisien. Dengan begitu, koperasi akan memiliki keunggulan daya saing. 82 Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus mampu menjadi fasilitator agar tercipta kemitraan setara antarkoperasi, juga dengan badan usaha lainnya sehingga tercipta harmonisasi dan persaingan sehat. Kemitraan yang setara ini akan menciptakan relasi saling tergantung antara badan usaha sehingga terdapat “gotong royong” dalam kegiatan ekonomi. Kalaupun persaingan terjadi, harus dilakukan secara sehat, saling menguntungkan dan saling menghidupi. Model pasar seperti ini akan dapat terwujud apabila ada pola tata peran di antara para pelaku ekonomi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh negara. Dalam pola tata peran tersebut, koperasi diarahkan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan orang banyak ekonomi rakyat, bukan oleh BUMN atau BUMS. Dengan adanya penguatan peran Koperasi Indonesia, para pelaku usaha sektor informal seperti pelaku usaha kecil mikro dan petani dapat diyakinkan untuk bergabung dalam koperasi sektor formal dengan tujuan untuk menyejahterakan diri mereka secara bersama-sama. Dengan demikian Koperasi Indonesia dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan selama hampir dua dekade reformasi berjalan, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan yang signifikan dari 88,930 pada tahun 2000, naik menjadi 153,171 unit pada tahun 2017 naik persen. Akan tetapi, persentase koperasi aktif semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2000, koperasi aktif sebesar persen dari total jumlah koperasi, akan tetapi menurun menjadi persen pada tahun 2017. Ini terjadi karena jumlah koperasi tidak aktif juga mengalami kenaikan. Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT kurang dari 50 persen kecuali pada tahun 2015, berkisar persen. Berdasarkan rata-rata selama tahun 2000 sampai dengan 2017, hanya terdapat persen koperasi aktif yang memiliki manajer. Sebagian besar mereka tidak memiliki keterampilan manajemen koperasi modern. Modal, volume usaha, dan sisa hasil usaha mengalami peningkatan yang signifikan terutama dalam lima tahun terakhir. Kinerja koperasi mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan terjadi peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Provinsi yang memiliki daya saing komparatif tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Provinsi yang secara relatif tidak memiliki keunggulan daya saing perlu mendapat perhatian pemerintah dengan membuat kebijakan pemberdayaan koperasi. Hatta 1987 pernah mengajukan sebuah tesis bahwa untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan perlu membangun sistem koperasi terlebih dahulu, sebelum koperasi bisa membangun ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, yang pada gilirannya koperasi dapat menjadi pilar kesejahteraan sosial. Untuk membangun koperasi, hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus, pengelola, dan anggota koperasi. Selanjutnya, diperlukan efisiensi kelembagaan dengan mengoptimalkan perangkat organisasi. Selain itu perlu ada dukungan pemerintah berupa kemudahan akses modal bagi koperasi dan perlu diaturnya pola tata peran pelaku ekonomi agar tidak saling mematikan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih terutamanya disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan atas bantuan dana Penelitian Dosen Pemula tahun 2018 yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini dan pihak lain yang telah ikut membantu. 83 REFERENSI Agustina, L., Suharno., & Harimurti, F. 2016. Analisis pengaruh modal sendiri, modal pinjaman, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi sopir transportasi solo. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 124 407-416. Aref, A. 2011. Rural cooperatives for poverty alleviation in Iran. Life Science Journal, 8238-41. Bharadwaj, B. 2012. Roles of cooperatives in poverty reduction A case of Nepal. Administration and Management Review, 241120-139. Cahyani, 2015. Pengaruh jumlah anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha melalui partisipasi anggota sebagai variabel intervening pada koperasi simpan pinjam wisuda guna raharja denpasar tahun 2012-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi JJPE, 51 1-10. Emana, B. 2009. Cooperatives a path to economic and social empowerment in Ethiopia. CoopAfrica Working Paper [Internet]. [Diakses 9 Mei 2018]. Diperoleh dari Hartono, H., Sarwono, R. 2011. Analisa pengaruh ekonomi kerakyatan sesuai amanat UUD 1945 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Binus Business Review, 22 965-978. Haryadi, W., Julyana. 2017. Analisis potensi ekonomi sektoral di Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 141 12-25. Hatta, M. 1978. Pengertian Pancasila. Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional-Jakarta, dengan Lampiran Sila Demi Sila, Jakarta PT. Inti Idayu Press. ______. 1987. Membangun koperasi dan koperasi membangun. Jakarta Inti Idayu Press. ______. 1957. The co-operative movement in Indonesia. Ithaca, New York Cornell University Press. Mahardiki, D., Santoso, 2013. Analisis perubahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia 2006-2011. JEJAK Journal of Economics and Policy, 62 103-213, doi Muchtar, I., Taufiq, M. 2013. 100 koperasi besar Indonesia Edisi Revisi. Jakarta Majalah Peluang & Infopasar. Pariyasa, Zukhri, A., & Indrayani, L. 2014. Pengaruh modal, volume dan anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha Kecamatan Buleleng. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, 41 1-10. Partomo, 2013. Ekonomi koperasi. Bogor Ghalia Indonesia. Raidayani, Faisal. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi di Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 22 168-185. Ramly, F. 2013. Peringkat provinsi dalam pengembangan ekspor metode regional export performance index atau REPI. Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi, 72 1-10. Retnowati, D. 2009. Strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi di Indonesia. Seminar Nasional Informatika 2009 semnasIF 2009. UPN ”Veteran” Yogyakarta. Hal F26-F32. Rohcmadi, I. 2011. Analisis dampak perdagangan bebas dan global pada bergesernya nilai budaya, prinsip dan tujuan koperasi. Jurnal Ekonomika, 42 45–51. Sari, Pujiyono, A. 2013. Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia tahun 2004-2010. Diponegoro Journal of Economis. 23 1-15. Diperoleh dari Sasongko, 2017. Analisis keunggulan komparatif dan faktor penentu kinerja koperasi di pulau Jawa. [Tesis]. Bogor Institut Pertanian Bogor. Situmorang, 2008. Peringkat provinsi dalam membangun ekonomi koperasi analisis berdasarkan indeks PEKR. Jakarta Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Smith Rothbaum, J. 2013. Cooperatives in a global economy key economic issues, recent trends, and potential for Development. IZA Policy Paper No. 68. Diakses 9 Mei 2018]. Diperoleh dari Sudirman, 2018. Analisis sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen dan Sains JMAS, 31 94-107. Sugiharsono. 2009. Sistem ekonomi koperasi sebagai solusi masalah perekonomian indonesia mungkinkah?. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 61 21-32. Sukidjo. 2008. Membangun citra koperasi Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 52193-203. Swasono, 1983. Membangun koperasi sebagai soko-guru perekonomian Indonesia, dalam mencari bentuk, posisi dan realitas koperasi di dalam orde ekonomi Indonesia. Depok UI Press. Syaiful, M., Aedy, H., & Tamburaka, 2016. Strategi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 11 96-110. Tjakrawerdaja, S 2014. Koperasi Indonesia konsep pembangunan politik ekonomi. Jakarta Universitas Trilogi Tjakrawerdaja, S., Purwandaya, B., Lenggono, Karim, M., & Agusalim, L. 2017. Sistem ekonomi Pancasila. Jakarta Rajawali Pers. Verhofstadt E., Maertens, M. 2014 Can Agricultural Cooperatives Reduce Poverty? Heterogeneous Impact of Cooperative Membership on Farmers' Welfare in Rwanda, Applied Economic Perspectives and Policy, 371 86-106. Winarko, 2014. Pengaruh modal sendiri, jumlah anggota dan aset terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Kediri. Nusantara of Research, 12 151-167. Akhmad YunaniERP system and SCM are considered to be the business performance enhancer regardless the business type. This paper summarizes studies on ERP systems and SCM in cooperative business. The cooperative is a unique model of business, where the owners are also customers, suppliers, as well as operators. There is a little study concerns on ERP, SCM, even operations perspective of cooperative business. If any, the study focuses on technical aspects of technology, a little part of ERP, like the use of application of accouting, the use of marketplace, etc. This paper also proposes a framework of ERP and SCM model for cooperative. The discussion refers to the performance standards of the cooperative set by the Government and combined with ERP systems and business process in general. This model is expected to be a considerable framework to enhance cooperative performance as well as a tool of control of cooperative business. Due to the vary of cooperative type of business, it is suggested that further study observes the actual business process in a cooperative so that ERP system and SCM model can be developed properly. Akhmad YunaniERP system and SCM are considered to be the business performance enhancer regardless the business type. This paper summarizes studies on ERP systems and SCM in cooperative business. The cooperative is a unique model of business, where the owners are also customers, suppliers, as well as operators. There is a little study concerns on ERP, SCM, even operations perspective of cooperative business. If any, the study focuses on technical aspects of technology, a little part of ERP, like the use of application of accouting, the use of marketplace, etc. This paper also proposes a framework of ERP and SCM model for cooperative. The discussion refers to the performance standards of the cooperative set by the Government and combined with ERP systems and business process in general. This model is expected to be a considerable framework to enhance cooperative performance as well as a tool of control of cooperative business. Due to the vary of cooperative type of business, it is suggested that further study observes the actual business process in a cooperative so that ERP system and SCM model can be developed properly. Bishal BharadwajMassive poverty exists in Nepal. Poverty reduction has been identified as an integrated development approach. In spite of huge potentialities, rural areas have weak domain of transferability. Weak domain of transferability can lead to persistent and chronic poverty. Therefore strategy of breaking vicious poverty cycle should be so designed that will support for a quality asset, b strengthen access and c creates competitive transferability. Cooperative is a member based business with well defined norms and principles. Cooperative has been identified as a potential component of Nepalese three pillar economy. The paper incepts in the contribution of cooperative in poverty reduction. It was observed that cooperative and poverty reduction goes hand in hand. Cooperative can be effective institutional arrangement in breaking the vicious cycle of poverty in the rural socioeconomic context. Under effective supervision, if cooperative can be well managed and strengthened; cooperative can potentially strengthen the domain of transferability of rural community and there forwards to contribute to sustainable reduction of Muhammad Faisal FaisalDosen Prodi MagisterThe objective of this research was to test the influence of amount of capital, number of members, business volume, and assets on the net amount of remaining annual income or profit of the cooperatives in Aceh Barat Regency. This research used the pooled data that were collected since 2011 until 2015 with a number of 20 cooperatives as the samples. The multiple linear regression, classical assumption test, and economies of scale was used as the model of this research. The results showed that the amount of capital, the number of members, and the assets positively and significantly influenced the net amount of remaining annual income or profit at the cooperatives in Aceh Barat Regency, mean while the business volume, negatively and significantly effect the net amount of remaining annual income or profit. The results of analysis of economies of scale in variable assets, that an asset that improved results were accompanied by a rise in remaining annual income or profit as well as production costs will decline, it is because changes in the increasing remaining return results accompanied by improved results and costs average more. It is suggested that the policymakers keep increasing the net amount of remaining annual income or profit and the amount of capital of the cooperatives in Aceh Barat Regency in order to improve the performance of the cooperatives in doing their economic activities. Government leveraging intellectual capital such as human capital, structural capital and customer capital that gives the Aceh Barat Regency, so that became a catalyst in the development in Aceh Barat Regency lead to better economic growth. Keywords Capital, number of member, business volume, asset, the net amount of remaining annual income or Mahardiki Rokhedi Priyo SantosoThis study is to determine the level of income inequality in Indonesia period for 2006-2011 and to test whether the inequality increased significantly during that period. In addition, the purpose of this study was to map the pattern of regional classification based on economic growth. Technical analysis of inequality used is the Williamson Index and Theil Entropy Index. The Paired Sample T-Test is used to determine the significance of inequality growth from 2006 to 2011. Meanwhile the regional growth pattern was analyzed by Klassen typology. The research data includes the number of Indonesian population and Gross Domestic Product GDP per capita per province. According to the index calculation of Williamson, the level of income inequality in Indonesia tends to increase by in 2011. Based on the Paired Sample T-Test it is found that the Williamson Index in 2011 increased significantly compared to that of in 2006. In contrast the Theil Index show the decreasing trend of income inequality eventhough there was slight increase at the end of period results from the Klassen typology shows that most of region is classified as a higher growth but low income level of development. Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia 2006-2011 dan melihat apakah selama periode tersebut terjadi peningkatan ketimpangan yang signifikan. Selain itu juga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola/klasifikasi daerah yang didasarkan pada pertumbuhan ekonominya. Metode perhitungan untuk analisis ketimpangan adalah Indeks ketimpangan Williamson dan Indeks ketimpangan Entropi Theil, sedangkan perkembangan distribusi pendapatan dengan Paired Sample T-Test. Analisis pola pertumbuhan menggunakan teknik Tipologi penelitian meliputi jumlah penduduk Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto PDRB per kapita per provinsi. Menurut hasil perhitungan Indeks Williamson, selama periode penelitian tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan pergerakan yang meningkat dengan nilai pada tahun 2011 sebesar 0,83. Berdasarkan uji paired t-Test ditemukan hasil bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan pada 2011 dibandingkan dengan 2006. Sedangkan hasil dari Indeks Theil didapatkan tingkat ketimpangan di Indonesia selama periode penelitian cenderung menurun dengan nilai sebesar 0,34 pada tahun 2011 meskipun meningkat pada akhir periode. Hasil dari tipologi Klassen menunjukkan bahwa kecenderungan provinsi berada pada kategori daerah maju tapi HartonoRido SarwonoCooperatives are one ideological concept of Indonesian economy and stated firmly in constitutional of Republik Indonesia. The growth of cooperatives in Indonesia has complex problems so they are pushed by capitalism power from private companies. Whereas, cooperatives were built as economical blocks in mediating Indonesian people to be more welfare economically. Data from Cooperatives Department, there are significant growth of cooperatives from 2006 to 2010 the active cooperatives are up to Meanwhile, the unactive cooperatives are 2006 to 2010, in total amount of in 2010. The cooperatives growth is interesting to be research in the future to identify wealth of cooperatives and which area has the most rapid growing of Anita PutriYulhendri YulhendriRemaining business results is one of the important things in improving the welfare of members of cooperatives, because cooperatives are one of the forces that drive economic growth. This research is an associative descriptive study using panel data regression analysis method using Eviews version 8. Data was collected by documentation technique, the data in this study are secondary data, namely all Village Unit Cooperatives in Padang City totaling 6 KUD. The dependent variable in this study is the residual business results, while the independent variable is the number of members and own capital. The results of this study stated that the F test obtained a calculated f value of 24,90077 while the f table value of so that the calculated f value is greater than the value of the f table and sig probability value. 0,000 <α = which means Ho was rejected and Ha was accepted. This shows that there is a joint effect between the number of members X1 and own capital X2 on the Remaining Operations Y of the Village Unit Cooperative in Padang City. R Square value in this study amounted to or This means that the amount of contribution between the number of members and own capital to the rest of the business results is while is influenced by other factors not examined in this study. Keyword the number of member, equity, and SHUAdrian Tri SasongkoYeti Lis Purnamadewi MulatsihDevelopment of cooperatives is an important element that must be done in order to realize the national economic development because the cooperative able to accommodate the community in achieving the goal of improving the welfare of the people based on the principle of mutual cooperation. Differences in regional characteristics lead to diversity in the development and development of cooperatives. Java Island with rapid economic growth, able to build cooperatives in large numbers but the performance of cooperatives and growth is still fluctuating. Therefore, this study aims to determine the comparative advantage in cooperative development and analyze the factors that affect the performance of cooperatives in Java. This research uses secondary data with Method of Econometrika Data Panel and Method of Economic Performance Index of Regional Cooperation PEKR Index. The results showed that the provinces of Central Java and Yogyakarta have a comparative advantage in the economic development of cooperatives in 2011-2015. Factors affecting the performance of the cooperative is the number of active cooperatives, the number of cooperative employees, own capital cooperatives and PDRB. Keywords Comparative advantage, Cooperative, Performance, Panel dataSudirman SudirmanM AlhudhoriBased on pattern classification Typologi Klassen of the growth sectors of the economy in Jambi province makes the agricultural sector and the sector of mining and excavation are on the I quadrant as a sector that developed and developing fast, water procurement sector, trash, waste treatment and recycling, and education services sectors are at a quadrant II sectors advanced but that is depressed. After dianalis the pattern of growth sectors of the economy, may be known to the classification of economic sectors in the province of Jambi, for a deeper analysis of the sector required base with LQ method to find the base of the sector can be prioritized into the flagship sector. In accordance with the results of the analysis of the economic base by the method of LQ for the level of Jambi province are known to exist in four major sectors constituting the base sector of the economy. The fourth sector is agriculture, a sector of mining and excavation of the procurement sector, garbage, water, sewage treatment and recycling, and educational services. So, from both Typologi and Klassen LQ analysis it can be concluded that the economic sector in Jambi province which should be developed and can be prioritized into a flagship sector is agriculture, a sector of mining and excavation, the sector procurement of waste, water, sewage treatment and recycling, and education services sectors. Keywords 1 GDP Jambi province; Indonesia'S GDP and 2 the rate of growth of GDP and contribution to Indonesia and Jambi province; 3 Data on the economic potential of Jambi provinceWe analyze the inclusiveness and effectiveness of agricultural cooperatives in Rwanda. We estimate mean income and poverty effects of cooperative membership using propensity score matching techniques. We analyze heterogeneous treatment effects across farmers by analyzing how estimated treatment effects vary over farm and farmer characteristics and over the estimated propensity score. We find that cooperative membership in general increases income and reduces poverty and that these effects are largest for larger farms and in more remote areas. We find evidence of a negative selection because impact is largest for farmers with the lowest propensity to be a cooperative member. ArticleAbstractKoperasi Rejo Tani is an Arabica coffee agroindustry located in Sumberwringin District, Bondowoso Regency. Arabica coffee has great potential to be developed due to agroindustrial raw materials. The great potential of coffee agroindustry Arabica began to be realized by various parties so that competition will increase. Koperasi Rejo Tani must have a strategy in maintaining its competitiveness. Assessment Competitiveness uses the Diamond Porter Model approach and scoring method. The results of the assessment of agroindustry competitiveness are factor condition index index value 3,842 with high predicate, demand factor dimension index value 4,129 with high predicate,value indexof related and supporting industry dimensions 2,365 with low predicate, index valueindex of strategic dimension, structure , and competition 3,337 with moderate predicate,dimension index value opportunity 3,476 with high predicate, and government role dimension index value 3,503. While the results of a comprehensive competitiveness assessment with a composite index value with a high predicate. Then formulate a strategy to improve competitiveness using the method Analytical Network Process ANP. Alternative strategies are obtained by conducting indept interviews with experts based on the results of competitiveness assessment. Based on the results of calculations using the ANP method of alternative priorities with theweight highest, namely developing clusters Arabica coffee agroindustry with a weight of full-text available To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. This study discusses the strategy of developing sharia financing products for savings and loans cooperatives on sharia financing towards increasing competitiveness KSPPS. KSPPS in performing its function is to collect, manage and distribute and distribute funds. The method used in this study is qualitative research as for the influence in the background with interview and documentation methods. The results of this study show that, the Sharia financing product system with a mudhārabah contract at the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative, the existing financing is financing used to help the community which is carried out in the form of deposits and loans by making contracts in accordance with sharia principles. The level of competitiveness in the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative must be gradual, meaning that the increase in competitiveness begins with efforts to win the competition. To find out the various conditions of competitiveness of cooperatives, a form of continuous development is needed, in order to improve the standard of living for cooperatives in the community. the strategy of increasing competitiveness in the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative is through approaches, services and strategies for members of the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative by conducting its payment system via online, namely through an application member and it does not stop there also the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative teaches its members how to manage the money lent to members and assist in the business process. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034276 ST RA T E G I PE NG EM BA NG AN P R O D U K P EM BI AY A A N S Y A RI AH K S P PS TE RH A DA P PE NI NG KA T A N D A Y A SA IN G D I KO PE R A S I B A K TI H U R I A CA B AN G BO NE Widya Pematasari, Rahma Hidayati DarwisIAIN Bone, Indonesia Rahma_darwis This study discusses the strategy of developing sharia financing products for savings and loans cooperatives on sharia financing towards increasing competitiveness KSPPS. KSPPS in performing its function is to collect, manage and distribute and distribute funds. The method used in this study is qualitative research as for the influence in the background with interview and documentation methods. The results of this study show that, the Sharia financing product system with a mudhārabah contract at the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative, the existing financing is financing used to help the community which is carried out in the form of deposits and loans by making contracts in accordance with sharia principles. The level of competitiveness in the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative must be gradual, meaning that the increase in competitiveness begins with efforts to win the competition. To find out the various conditions of competitiveness of cooperatives, a form of continuous development is needed, in order to improve the standard of living for cooperatives in the community. the strategy of increasing competitiveness in the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative is through approaches, services and strategies for members of the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative by conducting its payment system via online, namely through an application member and it does not stop there also the KSPPS Bakti Huria Bone Branch Cooperative teaches its members how to manage the money lent to members and assist in the business process. Keywords Strategy, Cooperatives, Financing, KSSPS I. PENDAHULUANKoperasi merupakan bentuk hukum yang sudah lama berdiri di Indonesia. Wartawan perkembangan koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta dan hingga saat ini dianggap sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perjalanan koperasi yang sebenarnya sepenuhnya untuk kepentingan bangsa Indonesia, perkembangannya tidak dapat dikatakan yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung perekonomian nasional, hidup dan memperkuat koperasi di tengah-tengah masyarakat. Berbagai IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034277 lembaga memberkan banyak kemudahan bagi badan hukum koperasi, namun tidak secara signifikan mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi masih sedikit di keuangan telah memainkan peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi skala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan basis bagi pengusaha untuk memperoleh tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi basisinvestasi melalui mekanismetabungan, oleh karena itu lembaga keuangan berperan penting dalam penyaluran dana sumber dayaekonomi masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bersifat nirlaba yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini diciptakan oleh kelompok non-pemerintah yang berbeda dengan bank, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS adalah lembaga ekonomi yang berupaya mengembangkan usaha dan investasi produktifuntuk meningkatkan perekonomian pemilik usaha kecil. Daya saing adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbukti secara internasional dengan tetap mempertahankan tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau daya saing juga dapat diartikan sebagai kemampuan Negara untuk menghadapi tantangan persaingan dari koperasi dan pemberi pinjaman dimasyarakat. Koperasi memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian negara, karena koperasi merupakan kesatuan ekonomi yang menopang perekonomian negara dari segi kekeluargaan, sehingga saat ini koperasi masih tertinggal jauh dari perrkembangan perusahaan lainnya, hal ini disebabkan masalah koperasi terutama masalah aspek internal dan eksternal, aspek komersial dan permodalan terutama modal kerja bagi perusahaan ketika kekurangan modalkerja bagi perusahaan, ketika kekurangan modal kerja bagi perusahaan, ketika kekurangan modal kerja menyebabkan kebangkrutan koperasi maka modal kerja secara umum harus IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034278 disesuaikan dengan sttrategi dan daya saing koperasi, soal permodalan ini sangat penting tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi koperasi. Lembaga keuangan mikro perlu merespon dengan lebih baik potensi produk yang mereka hasilkan. Hal ini tentunya meningkatkan daya saing produk. Keunggulan produk yang mencerminkan kekhasan daerah menjadi salah satu nilai tambah bagi lembaga keuangan mikro tersebut dibandingkan dengan lembaga keuangan yang tidak memiliki karakteristik khusus sehingga dapat menjadi dayasaing bagi lembaga keuangan mikro. Dan dengan semakin banyaknya usaha mikro yang berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan aplikasi yang mudah diakses melalui internet, usaha mikro dapat berkembang pesat dan menjadi lebih inovatif dan kompetitif dalam hal pendapatan dan kesempatan kerja. Persaingan di era teknologi dan digitalisasi. Kebijakan Pemerintah berperan penting dalam mempercepat pemanfaatan ekonomi digital, terutama melalui koordinasi yang lebih baik dari program-program pemerintahyang ada. Sebagai lembaga komersial, baik LKM maupun LKMS lebih cenderung mengembangkan usahanya di bidang keuangan yaitu simpan pinjam, usaha ini seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari calon nasabah dan anggota serta anggota .membawa mereka ke sektor hukum dan menguntungkan dari masyarakat,dengandiaSemoga anggota klien dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Pengembangan produk memerlukan strategi yang tepat dengan aspek pendukungnya untuk bertahan di pasar, perusahaan berusaha dengan berbagai cara untuk selalu selangkah lebih maju dari para pesaingnya, melalui penciptaan produk baru, pengenalan produk yang efisien untuk menghemat biaya, perbedaan mengolah, atau mengembangkan produk yang relatif sederhana dan dapat diterima oleh masyarakat,termasuk tulang belulang koperasi KSPPS Bakti Huria,yang perlu mengembangkan strategi pengembangan produk yang baik agar dapat bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi karena koperasimerupakanandalan perekonomian dalam sistem perekonomian. Koperasi Indonesia masih belum mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakankoperasi masih menghadapi hambatan strukturaluntuk mengendalikan faktor produksi, khususnya modal. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034279 Perkebagngan koperasi pada Indonesia belum memberitahukan sisi efektif dan efisian sisi kerja koperasi pada mencapai sisi kesejahteraan rakyat sekitar. Koperasi adalah forum ekonomi yang sinkron menggunakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan mengakar bertenaga pada jiwa bangsa indonesia, tetapi dalam kenyataannya, kiprah pada koperasi menaruh donasi bagi perekonomian Indonesia sejauh ini belum mencapai taraf yang signifikan. Banyak perseteruan yang merusak perkembangan pada koperasi Indonesia yang biasanya masih ada koperasi menghadapi poly hambatan atau kendala pada proses perkembangannya masalah primer yang dihadapi koperasi merupakan persaingan bisnis merupakan entitas ekonomi lainnya. Masih rendahnya daya saing koperasi dibandingkan dengan badan usaha komersial lainnya merupakan masalah yang belum terselesaikan. Perkembangan koperasi tidak meningkat secara signifikan dariwaktu ke waktu, terbukti dengan semakin berkurangnya peran koperasi akibat rendahnya daya saing koperasi dan lambatnya pertumbuhan koperasi setiap tahunnya. Daya saing merupakan kemampuan untuk untuk membentuk barang dan jasa yang terbukti secara internasional yang menggunakan permanen untuk mempertahankan taraf pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan atau kemampuan suatu wilayah untuk membetuk suatu pendapatan dan kesempatan yang kerja yang tinggi sembari permanen terbuka buat persaingan eksternal. Daya saing juga bisa diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa pada menghadapi tantangan persaingan berdasarkan koperasi dan rentenir pada tengah-tengah masyarakat. Peningkatan daya saing dalam koperasi harus dilakukan secara bertahap, yaitu peningkatan daya saing diawali dengan upaya memperoleh persaingan di tingkat lokal. Kemudian dikembangkan untuk wilayah/wilayah yang semakin berkembang sehingga pelaku ekonomi lokal dapat bermain dan memenangkan persaingan secara bertahap dan alami. Untuk mengetahui berbagai kondisi daya saing koperasi, maka perlu dirancang suatu pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup koperasi antar jaringan. Oleh karena itu, perusahaan dengan jaringan yang kuat sangat kompetitif. Jaringan komersial merupakan kerjasama komersial, akses dan interaksi mengunakan pihak ketiga perusahaan lain, forum keuangan, forum lain yang diharpkan perusahaan buat menjalani usahanya secara efektif dan efisien, sebagai akibatnya bisa dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi, dan pada akhirnya bisa dicapai perusahaan yang diharpakan. Keuntungan dan perkembangan bisnis yang diharapkan mencapai profit dan Perkembangan usaha yang diharapkan. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034280 Berdasarkan latar belakang di atas, dengan banyaknya persaingan dalam pengembangan produk menjadikan Koperasi Simpan Pinjam pada Pembiayaan syariah Koperasi KSPPS Bakti Huriah Cabang Bone harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah ataupun konfensional. Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing pada Koperasi Simpan Pinjam pada Pembiayaan Syariah Koperasi KSPPS Bakti Huriah Cabang Bone. II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Penelitian Sebelumnya Dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menganalisis bahwa strategi pengembangan koperasi memiliki trend problematik yang sama terkait dengan masalah pengembangan produk koperasi, produktivitas dan persaingan dengan perusahaan lain. Dan secara umum beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu Strategi Pengembangan Koperasi. Kebaruan dari penelitian ini yaitu sudah banyak peneliti yang mengkaji tentang Strategi Pengembangan Produk namun masing-masing daerah tertentu memiliki karakteristik terkait tema tersebut. Temuan dari peneliti yakni perlunya mengoptimalkan training dan pendidikan anggota secara merata supaya anggota lebih peduli terhadap perkembangan koperasi, memanfaatkan kiprah pengelola pada manajemen koperasi secara demokrasi buat menarik perhatian masyarakat yang belum sebagai anggota . Perbedaannya dari tahun 2016-2021 yaitu pada tahu 2016 Strategi Pengembangan, Koperasi memanfaatkan kiprah pengelola pada manajemen koperasi secara demokrasi agar menarik perhatian Masyarakat yang belim menjadi anggotanya, sedangkan di tahun 2021 selama masa pandemi Covid-19 memanfaatkan Teknologi informasi untuk merespon kebutuhan Anggotanya. B. Kajian teori 1. Teori Marketing Mix Bauran pemasaran marketing mix adalah undra bagi pemasaran yang terdiri atas banyak sekali unsur suatu acara pemasaran yang perlu dipertimbangkan supaya implementasi taktik pemasaran dan positioning yang ditetapkan berjalan sukses. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034281 Pemasaran merupakan kegiatan penting dalam sebuah perusahaan demi kelangsungan hidup serta tercapainya visi dan misi utama dari pemasaran yaitu untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan dan untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen serta menciptakan nilai ekonomis suatu produk. Strategi pemasaran adalah sekumpulan variabel produk, harga, penjualan, dan pemasaran yang merupakan variabel kebijakan dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan kepada Strategi pemasaran tersebut adalah Product Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arahan produk adalah arahan perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan konsumen. Produk adalah segala sesuatu yang coba ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumennya. Perusahaan mencobauntuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pembeli potensial. Price Kebijakan penetapan harga berkaitan dengan pedoman strategis dan taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon,syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga antara kelompok pelanggan yang berbeda. Kebijakan harga jual harus disesuaikan dengan seberapa banyak konsumen dapat dan ingin membayar barang atau jasa; hal ini juga harus disesuaikan dengan daya beli konsumen sasaran produk tersebut. Penetapan kebijakan penetapan hargatidak hanya didasarkan pada kesediaan konsumen untuk membayar harga suatu produk, tetapi juga harus memperhitungkan seberapa tinggi tarif yang ditetapkan untuk produk sejenis atau produk pesaing. Karena jika jauh lebih murah bagi pesaing untuk menetapkan harga daripada produk yang kita tawarkan, sudah pasti pasar konsumen akan lebih mudah tertarik dan akan memilih produk yang harganya jauh di bawah produk yang kita tawarkan. Kecuali jika pasar konsumen bersedia membayar harga tinggi untuk produk yang kita tawarkan. Place Kebijakan tentang dostribusi adalah menyangkut cara penyampaian produk ketangan konsumen. Dapat disimpulkan bahwah perusahaan mempertimbangkan kapan dan pada mana IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034282 produk tadi sanggup diperoleh sang konsumen waktu konsumen membutuhkannya perusahaan berusaha untuk mendekatkan produknya dan mempermudahkan konsumen agar memperoleh produk menjadi pemuas kebutuhannya kapan saja dibutuhkan. Promotion Kebijakan perusahaan yang diambil pada menyebarkan informasi tentang produknya pada konsumen, bahwa produk tadi sudah tersedia pada pasar dan produk tadi sanggup menaruh manfaat yang memuaskan kebutuhan konsumen. Sifat pemasaran selain yang sudah disebutkan pada atas yaitu buat konsumen pula yang dimaksudkan buat merayu calon konsumen supaya tergerak buat melakukan tindakan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. 2. Konsep Pembiayaan Syariah Pembiayaan adalah galat satu tugas pokok bank, yaitu anugerah fasilitas penyediaan dana buat memenuhi kebutuhan piahak yang kurang pada kas keuangan atau dianggap deficit unit . Menurut Undang-Undang UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan untuk menyamakannya. Menurut Undang-UndangNomor 10 Tahun1998 yang mengubah Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang timbul dari suatuperjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang kemudian menyatakan bahwa pihak lain diperlukan melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan menawarkan kompensasi atau bagi hasil. Menurut PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau perjanjian pinjam meminjam dan pinjam meminjam antara koperasi dan Bagian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah tertentu. Dari penerangan pada atas bisa diketahui bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana pada konsumen buat membeli suatu barang mengunakan pengembalian pada jangka ketika ekslusif melalui angsuran menggunakan penghasilan, dalam upaya membuat pendapatan yang tinggi, aktivitas pembiayaan koperasi syariah pula menganut prinsip syariah, yang bisa berupa bagi hasil dan pelayanan administrasi. Upaya ini wajib dikendalikan sedekimian rupa sebagai akibatnya kebutuhan liquiditas bisa terjamin dan nir poly yang terbuang percuma. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034283 produktivitas adalah adanya pembiayaan menaruh peluang bagi masyarakat usaha bisa mempertinggi daya produksinya. lapangan kerja baru artinya, menggunakan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan. distribusi pendapatan adalah masyarakat bisnis produktif bisa melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan berdasarkan hasil usahanya. Adapun secara Mikro Pembiayaan diberikan dalam Rangka untuk memaksimalkan laba adalah setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu membuat laba usaha. meminimalkan risiko yang artinya usaha yang ditukarkan agar sanggup menghasilkan laba aporisma maka penguaha harus sanggup meminimalkan resiko yang timbul.. kelebihan dana yang artinya pada kehidupan masyarakat terdapat pihak yang mempunyai kelebihan ad intern terdapat pihak yang kekurangan. 3. Konsep Produk Pengembangan Syariah Pengembangan produk merupakan taktik dan mekanisme yang dilakukan sang perusahaan pada pengembangan produk, pemugaran produk antic atau mempertinggi kegunaan produk ke segmen pasar yang ada, asalkan pelanggan menginginkan elemen baru melalui produk. Pembiayaan Tujuan Pembiayaan terdiri atas Dua yaitu bersifat Makro dan Mikro. Tujuan yang bersifat Makro, antara lain 1 Peningkatan perekonomian nasional, Masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi dapat memperoleh akses ekonomi dengan pembiayaan. 2 Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, yaitu diperlukan dana tambahan untuk pengembangan usaha. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Dana surplus dibagikan kepada mereka yang memiliki dana negatif. 3 Meningkatkan produktivitas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan produksinya. 4 Pembukaan posisi baru. Tujuan mikro meliputi IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034284 1Memaksimalkan keuntungan. 2Meminimalkan risiko kekurangan modal dalam suatu perusahaan. 3Penggunaan sumber daya ekonomi. 4Distribusi dana surplus dari dana surplus ke dana 5Tahap-Tahap Pembiayaan Secara Teknis Koperasi Syariah Kanindo atau Koperasi Agro Niaga Indonesi KANINDO dalam Proses penentuan Nisbah Pembiayaan Melalui Tiga tahapyaitu 1kanindo menentukan jenis usaha yang dijalankan nasabah. 2Kanindi menciptakan produksi keuntungan menurut usaha sinkron menggunakan pengalaman nasabah pada menjalankan usaha tadi sebelumnya. 3Kanindo menciptakan proses perhitungan nasabah menggunakan cara nisbah buat kanindo dipengaruhi menurut proyeksi laba bagi hasil kanindo dibagi menggunakan proyeksi laba modal yang diterpkan kanindo dan nisbah buat nasabah dipengaruhi menurut proyeksi keuntungan bagi hasil nasabah bagi hasil menggunakan proyeksi keuntungan modal yang diterapkan oleh kanindo. . Menurut Simamora pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya kedalam tambahan link produk yang berhasil secara komersial, pencarian poduk baru dari pada asuransi nbahwa pelanggan menginginkan unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Menurut alma, pengembangan produk adalah semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pabrik atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya memperbaiki produk lama memperbanyak kegunaan dari produk yang masih sudah ada adan mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Strategi pengembangan produk adalah bagian menurut taktik perusahaan corporate strategy.Dalam taktik pengembangan produk, masih ada potensi manfaat dan risiko menurut kegiatan pengembangan produk dan poly faktor yang menyebabkan suatu organisasi mempertimbangkan agar membuatkan produk baru. Hamper seluruh organisasi percaya bahwa pendekatan manajemen strategis saat membuatkan produk baru menaikkan peluang keberhasilan dan pula menimalkan porto dan risiko. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034285 Menurut Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller “pengembangan produk merupakan taktik agar pertumbuhan usaha menggunakan memperlihatkan produk baru atau yang dimodifikasi buat segmen pasar ketika ini. Mengembangkan proses produk fisik sebagai akibatnya pandangan baru produk sebagai produk yang mampu diterapkan. Menurut Hendry simamora “pengembangan produk merupakan proses menemukan pandangan baru buat barang dan jasa baru dan mengubahnya sebagai lini produk lain yang sukses secara komersial” pencarian produk baru didasarkan dalam perkiraan bahwa produk baru mengnginkan barang baru dan sosialisasi produk baru membantu mencapai tujian perusahaan. 4. Konsep Daya Saing Daya saing merupakan kemampuan buat membentuk barang dan jasa yang lulus uji internasional menggunakan permanen mempertahankan taraf pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan suatu wilayah buat membentuk pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi sembari permanen terbuka buat persaingan eksternal indikatornya mencangkup system, kualitas pelayanan dan penjualan. Daya saing merupakan efisiensi produksi, efisiensi pemasaran dan kemampuan menaruh produk yang diminta sang konsumen yang dalam akhirnya membuat produk nisbih murah dan berkualitas tinggi. Dalam jangaja panjang, keunggulan komparatif wajib didukung sang keunggulan komppartif efisiesi prodiksi supaya daya saing atau nisbih stabil, bergerak maju dan terus menerus sinkron menggunakan cita-cita konsumen. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan industri, daerah, Negara atau antar daerah buat membentuk faktor pendapatan dan lapangan kerja yang reltif lebih tinggi dan lebih berkelanjutan pada persaingan internasional. Oleh karna itu, pada konteks kabupaten atau kota menjadi suatu organisasi, daya saing diartikan menjadi kemampuan suatu kabupaten atau kota buat menyebarkan kinerja sosial ekonomi daerahnya pada rangka menaikkan kesejahteraan pada daerahnya. Daya saing merupakan konsep membandingkan kapasitas dan kinerja perusahaan, subsector atau Negara buat menjual dan memasok barang atau jasa pada saing suatu Negara bisa dicapai menggunakan mengamukalasikan daya saing strategi tiap-tiap perusahaan. Proses penciptaan nilai tambah value added creation berada dalam lingkup perusahaan. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034286 saing dipengaruhi oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangan bertarung dalam taraf asal nisbuh yang dimilikinya atau sanggup kita sebut keunggulan kompetitif. Pentingnya daya saing lantaran 3 hal yaitu mendorong produktifitas dan menaikkan kemaupuan mandiri. menaikkan kapasitas ekonomi, baik pada konteks regional ekonomi jiga kuantitas pelaku ekonemi sebagain akibatnya pertumbuhan ekonomi meningkat. bahwa prosedur dalam berbagai pasar lebih membentuk ke efisinsi. Mentri pendidikan nasional mendefinisikan daya saing merupakan kemampuan yang memberitahukan output agar lebih baik, lebih cepat atau bermakna. Kemampuan yang dimaksud merupakan memprkokoh pangsa bangsa menghubungakan menggunakan lingkungannya yang menegakkan posisi yang menguntungkan. KSPPS Bakti Huria Usaha Koperasi Cabang Bone merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi mikro dan lapangan pekerjaan baru di sektor informal. KSPPS Pemberdayaan Usaha Koperasi Bakti Huria Cabang Bone diukur dengan menggunakan 6 dimensi, yaitu yang menerima proteksi bisnsis melalui pajak informal. Pemberian dana bergulir menggunakan system bagi output menaikkan pendapatan bisnis. kualitas layanan forum keuangan membantu menaikkan pendapatan bisnis. training manajemen teknis, budaya perusahaan dan kewirausahaan sangat krusial buat menaikkan pendapatan perusahaan. koperasi dan UKM membuat perusahaan saya lebih efisien. usaha dan pengrajin tradisional dengan mendukung penyediaan infrastruktur yang memadai untuk koperasi. III. METODE PENELITIANA. Jenis Dan Pendekatan Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan secara intensif, pada hakikatnya penelitian lapangan, adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari data dari IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034287 tempat atau tempat penelitian. Data tersebut berasal dari lokasi di KSPPS Cabang Tulang Koperasi Bakti Huria yang fokus pada strategi pengembangan produk pembiayaan syariah untuk meningkatkan daya saing koperasi tulang KSPPS Cabang PembiayaanSyariah KSPPS Bakti Huria. Penelitian ini mengkaji Strategi Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone dalam mengelola pembiayaan usaha kecil dan menengah dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang pada penelitian ini menekankan pada starategi pembiayaan dan daya saing yang dilakukan pada Koperasi Pembiayaan Syariah agar masyarakat sekitar mau bergabung menjadi anggotanya Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sumber informasi melalui wawancara dengan pegawai KSPPS Cabang Bones Bakti Huria tentang strategi pengembangan produk pembiayaan syariah. Jenis penelitian ini mengarah pada wawasan yang tidak dapat dicapai dengan metode statistik, sehingga pada umumnya penelitian kualitatif memberikan data deskriptif tentang perilaku yang diamati secara keseluruhan. B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini berlokasi di kantor Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone. Waktu penelitian ini di mulai pada 16 Agustus 2021-16 September Data Dan Sumber DataSumber data untuk menerima data yang relevan menggunakan topik pnelitian asal data yang dipakai pada penelitian ini yaitu 1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian individu,kelompok, dan organisasi. Data primer dalam hal ini adalah data yang berasal langsung dari lapangan dimana penelitian itu berada. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui metode wawancara atau wawancara langsung dengan KSPPS Bakti huria Spesialis Tulang Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak ekslisif melalui prantara didapatkan sang pihak lain atau dipakai sang forum lain yang bukan pengelola namun bisa dipakai buat penelitian tertentu. Data skunder pada penelitian ini merupakan data dokumen, file atau literatur lain yang herbi topik penelitian. D. Subjek Dan Objek Penelitian Subyek penelitian ini adalah karyawan atau financial advisor FC dan manager atau area sales manager ASM koperasi tulang cabang KSPPS Bakti Huria. Subjek penelitian ini adalah manajer karenabagian yang mengevaluasi kinerja tim atau bawahan adalah CF, dan untuk IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034288 membandingkan hasil evaluasi tersebut peneliti memilih CF sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian/informan yang diambil dengan kriteria meliputi 1 Jujur. Seorang informan harus disini berarti tidak menutupi apa yang ditanyakan peneliti. Kejujuran informan sangat berpengaruh terhadap keaslian data yang diteliti. 2 Taat Pada Janji. Sebelum melakukan penyidikan, umumnya antara penyidik dan informan menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh diminta. Penyidik juga harus menjelaskan konteks dimana penyidikan ini dilakukan, sehingga penyidikan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga ada kesepahaman antara penyidikdan pelapor. Setelah kesepakatan tercapai, proses investigasi dapat dilakukan. 3 Aktif berbicara. Dibutuhkan penyidik yang cermat untuk menemukan informan yang suka berbicara. Hal ini dimaksudkan agar informan tidak ragu-ragu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jika penyidik menemukan informan yang tidak memenuhi kriteria tersebut, mereka akan gagal dan hanya membuang waktu. Objek penelitian dalam penelitian ini, peneliti menunjuk pada strategi pengembangan produk keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing. Topik penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian merupakan tujuan penelitian untuk menemukan jawaban dan pemecahan masalah yang muncul. E. Teknik Pengumpulan Data Pada teknik pengumpulan datanya di mana penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan 1 Wawancara. Wawancara merupakan rendezvous 2 orang untuk bertukar berita dan pandangan baru melalui Tanya jawab sebagai akibatnya dibangun makna pada atas topic tertentu. Wawancara dipakai menjadi teknik pengumpilan data saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan data pada saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan buat menemukan perkara yang perlu diteliti, bahkan ketika peneliti ingin mengetahui lebih banyaktentang responden secara mendalam. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadapkaryawan KSPPS Cabang Bakti Huria Bone. 2 Dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa data penilaian kinerja karyawan Koperasi Bakti Huria Cabang Bone. F. Teknik analisis Data 1 Reduksi DataMereduksi data berarti merangkum, menentukan yang esensial, memfokukan kedalam esensial, mencari tema dan pola, oleh lantaran itu, data yang sudah IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034289 direduksi menaruh citra yang lebih kentara dan memudahkan peneliti buat mengumpulkan data tambahan dan apabila perlu melakukan penelitian. 2 Penyajian Data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flow chat, dan sejenisnya. Ketika data ditampilkan, selain teks naratif juga dapat berupa grafik, matriks, Jaringan jaringan dan table. 3 Penarikan Pesimpulan. Langkah terakhir merupakan langkah penarikan konklusif, kesimpulan awal menurut birsifat belum pasti dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang bertenaga buat termin pengumpulan data maka konklusi yang ditarik adalah konklusi yang kredibel. IV. HASIL DAN PEMBAHASANA. Sistem Produk Pembiayaan Syariah KSPPS Bakti Huriah Sistem Pembiayaan Syariah pada KSPPS Koperasi Bakti Huria Cabang Bone dengan memberikan pembiayaan kepadapara pedagang kecil dan UKM yang ada di wilayah Kabupaten Bone, KSPPS Koperasi Bakti Huria Cabang Bone sendiri berperan dalam mentaati produk pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai para pedagang kecil, komersial pelakuatau UKM yang inginbekerjasama dengan KSPPS Bakti Huria Cabang Bone. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Masruri M selaku direktur koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone menyatakan sebagai berikut. Sistem produk pembiayaan syariah dengan akad mudharabah di KSPPS Koperasi Bakti Huria Cabang Bone, pembiayaan yang ada digunakan untuk menghidupi masyarakat, dilakukan dalam bentuk simpanan , dan pinjaman, dengan akad berkorespondensi dengan di antaranya sesuai dengan prinsip Syariah. Unsur-unsur dalam sistem pembiayaan antara lain adanya 2 pihak yaitu pemberian biaya shohibul mall dengan penerima biaya Mudharib. adanyanya agama shohibul maal pada mudahrib yang berdasarkan atas prestasinya yaitu potensi mudharib. adanya yang setuju, berupa konvensi shohibul mall menggunakan pihak lainnya yang berjanji membayar menurut mudharib pada shohibul maal menyerahkan barang, uang atau jasa menurut shohibul maal pada mudharib unsur waktu. unsur resiko baik menurut pihak shohibul mall maupun pada pihak mudharib. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034290 Pada Koperasi jasa keuangan syaria’ah KJKS menjadi forum keuangan mikro syariah sebenarnya mempunyai kiprah sebagai agen distribusi asset pada disparitas yang memiliki fungsi menjadi forum social dan baitul tamwil mwnjadi forum usaha dengan pola syari’ah. B. Tingkat Daya Saing Di Koperasi Bakti Huria Cabang Bone Upaya meningkatkan daya saing diperlukan bisa membuat pelaku bisnis skala mikro, kecil dan menengah UMKM bisa menaikkan daya bisnis melalui peningkatan daya kreativitas dan penemuan. Secara generic dan daya saing adalah upaya buat memanfaatkan dan mengelola asal daya manusia, teknologi capital da nasal daya almnya buat mencapai nilai tambah atau biasa sianggap pertambahan nilai perunit masukan atau input Secara umum daya saing adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, modal, dan sumber daya alam dalam rangka menambah nilaiatau lebih umum sebagai nilai tambah per unit input atau input unit nilai per input. Peningkatan daya saing pada bagian tulang KSPPS Koperasi Bakti Huria harus dilakukan secara bertahap, artinya peningkatan daya saing diawali dengan upaya memenangkan persaingan. Untuk mengetahui berbagai kondisi persaingan koperasi, diperlukan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup koperasi di masyarakat. Orientasi dan fokus pemberdayaan koperasi perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup kemudahan akses terhadap fungsi-fungsi perusahaan dan penyediaan layanan pendukung agar koperasi benar-benar mampu menerapkan aturan-aturan umum yang berlaku dalam perekonomian secara konsisten, konsisten dan efisien. Salah satu upaya yang bisa dilakukan menggunakan membentuk jaringan usaha yang kuat. Jaringan bisnis adalah galat satu faktor krusial pada bisnis koperasi buat menaikkan skala ekonomi pengelolaan bisnis yang ekspansi dan efisien pangsa pasar. Hal ini terlihat dari pernyataan ketua cabang koperasi, Bapak Masruri M, bahwa koperasi yang memiliki jalinan usaha yang kuat akan menjadi modal untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga jalinan usaha juga akan menjadi modal usaha. Berdasarkan dari penyampaian pimpinan cabang koperasi KSPPS Bakti Huria dapat disimpulkan bahwa, Membangun daya saing koperasi perlu mengawali menggunakan dan memperkuat daya saing berdasarkan segi produk tivitas melalui perkuatan pelaku bisnis pada negri dan menyediakan iklim bisnis yang kondusif. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034291 Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi KSPPS Bakti Huri Cabang Bone bertujuan untuk meningkatkan daya saing koperasi dengan menciptakan peluang usaha yang seluas-luasnya dan memastikan mekanisme pasar yang sehat. Terkait dengan pertumbuhan lingkungan alam dan sumber daya manusia lokal, serta penciptaan sangat berpendapat bagi warga, pelaku ekonomi dan pemerinta, produk unggulan juga adalah produk yang daya saingnya berorientas psar dan ramah lingkungan guna membentuk keunggulan bersaing yang bisa bertahan menghadapi persaingan global.. C. Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Strategi Pengembangan Produk pembiayaan syariah Pada Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone itu menciptakan suatu produk melihat dari kebutuhan anggota yang ada di koperasi KSPPS bakti huria cabang bone, Seperti pada saat ini banyak petani yang masuk anggota dan secara tidak langsung pengurus bakti huria ingin memberdayakan petani sebagai anggotanya,salah satunya yaitu memberikan modal usaha kepetani. Bagaimana cara pemberian modal usahanya kepada petani? Cara Kopesrasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone ini sendiri memberikan modal dengan cara memberiakan bibit dan membiayai biaya tenaga traktornya. Membiayai dari segi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone, karna banyaknya petani yang tidak bisa membeli cash pupuk, bibit, tenaga traktor dll. Jadi Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone menyediakan semuanya dan memberikan bibit yang sesuai dengan luas area tanah tersebut. Ada juga nasabah yang langsung diberikan uang akan tetapi nasabah tersebut harus memberikan nota seberapa banyak uang yang mereka butuhkan. Tergantung dari nasabah yang memilih apakah yang ia pilih itu Wakalah atau Mudharabah. Dalam strategi meningkatkan daya saing pada Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone ini melalu pendekatan, pelayanan dan strategi pada anggota Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone dengan melakukan sistem pembayarannya melalui via online yaitu melalui aplikasi Anggota, dan tidak sampai disitu juga Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone ini mengajarkan anggotanya cara untuk mengelola uang yang dipinjamkan kepada anggota dan membantu dalam proses usahanya. Jadi mereka betul-betul melakukan hubungan idealisme yang IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034292 baik dan membantu proses pengelolaan usahanya dan dibimbing terus dalam mengatur keuangan, memasarkan produknya, apa itu modal dan juga bisa memisahkan uang pribadi dengan modal usaha agar anggotanya tidak bingung. Strategis merupakan planning yang disatukan luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi koperasi menggunakan tantangan lingkungan yang dibuat-buat untuk memastikan bahwa tujuan primer menurut koperasi bisa dicapai melalui aplikasi yang sempurna oleh organisasi. Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone telah berhasil mendorong iklim usaha yang baik di masyarakat dan khususnya dapat memberikan kemudahan investasi bagi para pedagang kecil dan pelaku usaha dengan unit usaha menengah. Dengan keyakinan yang semakin besar, diharapkan fenomena rentenir yang meluas dapat segera teratasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, melalui sistem syariah dan untuk memajukan kehidupan ekonomi. Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Secara Khusus Perekonomian Indonesia secara umum pada akhirnya memperkuat semangat dan peran , serta anggota masyarakat dalam KJKS atau KSPPS kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan Syariah. V. KESIMPULAN DAN SARANA. Kesimpulan Berdasarkan pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya maka adapun kesimpulan sebagai berikut 1 Sistem Produk pembiayaan syariah dengan akad mudharabah di Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone, pembiayaan yang ada adalah pembiayaan yang dipakai buat membantu warga yang dilakukan pada bentuk simpanan maupun pinjaman dilakukan yang sesuai menggunakan prisip syariah. 2 Tingkat daya saing pada Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang wajib secara sedikit demi sedikit ialah peningkatan daya saing yang menggunakan upaya memenangkan persaingan untuk mengetahui banyak sekali syarat daya saing koperasi maka diharapkan bentuk penelitian yang berkesinambungan, guna menaikkan tingkat kehidupan bagi koperasi pada masyarakat. 3 Strategi meningkatkan daya saing pada Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone ini melalu pendekatan, pelayanan dan strategi pada anggota Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Bone dengan melakukan sistem pembayarannya via online yaitu melalui aplikasi anggota dan tidak sampai disitu juga Koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034293 Bone ini mengajarkan anggotanya cara untuk mengelola uang yang dipinjamkan kepada anggota dan membantu dalam proses usahanya. B. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan saran bahwa berkaitan dengan strategi pengembangan produk pempiayaan dengan tingkat daya saing koperasi, pihak koperasi juga harus lebih memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat/ nasabah sehingga mayarakat yang dulunya beroperasi di rentenir tidak lagi berkeinginan kembali ke rentenir karena sudah merasakan bagaimana baiknya di PUSTAKA Arifin, Saenal. Evaluasi Pembelajaran. Cet. II; Bandung Remaja Rosdakarya, 2010. Alma, Buchari, Manajeen Pemasaran dan Peasaran jasa, BandungAlfabeta, 2002. Baga, M Lukman, Fariyanti Anna, Jahro Siti. Kewirausahan Dan Dayasaing Agrabisnis. Cet 2, Bogor PT IPB Press Penerbit, 2018. Dicky Mahendra,“Inovasi Produk Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah”, diakses 5 Mei 2017. Hasyim Hajerah Sitti, “Pengaruh Modal Kerja terhadap Tingkat Sisa Hasil Usaha SHU Pada KSP Berkat Bulukumba di Kabupaten Bulukumba” Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, h. 137. Hamali, Yusuf Ari. Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Jakarta Kencana, cet. 1 Jakarta prenadamedia group, 2016. Ilmi, Wungu Amali. " Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Dalam Pembinaan Koperasi Dikota Serang”, Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017. Kasmir. Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Jakarta Rajawali Pers, 2012. Kasmir Dr, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Jakarta Rajawali Pers, 2012, h. 254. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli – Desember 2022 P ISSN 2828-4402 E ISSN 2963-9034294 Lukman Baga M, Fariyanti Anna, Jahro Siti. Kewirausahan dan dayasaing agrabisnis cet 2, Bogor PT IPB Press penerbit, 2018 M Masruri, wawancara, pada tanggal 06 agustus 2021. Mursid, M. Manajemen Pemasaran, Jakarta Bumi aksara, 2014. Noor, Jualiansyah .Metode Penelitian Cet. IV; Jakarta Kharisma Putra Utama, 2014. Porter A Micel, Competitive Advantage, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2001, Edisi 4, h. 12. sari, Yulita. “Strategi Pengembangan Produk Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah studi pada PT. BPRS itra Agro Usaha Bandar Lampung”. Skripsi, jurusan perbankan syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden intan, Lampung, 2017. Sari Yulita, “Strategi Pengembangan Produk Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah Studi Pada PT. BPRS Itra Agro Usaha Bandar Lampung” Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017 H. 1 Suharsaputra,Uhar, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan. Cet. II; Bandung PT Refika Aditama, 2012. penelitian kulitatif alfabeta. Cet. 8; Bandung 2013 cet. Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&DCet. I; Bandung Alvabeta, 2017. Srih Widiya, staffsite ekonomi koperasi, dikases pada 24 April 2017 pukul WIB. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Bandung Remaja RosdakaryaSaenal Evaluasi ArifinPembelajaranArifin, Saenal. Evaluasi Pembelajaran. Cet. II; Bandung Remaja Rosdakarya, Dan Dayasaing AgrabisnisM BagaFariyanti LukmanJahro AnnaSitiBaga, M Lukman, Fariyanti Anna, Jahro Siti. Kewirausahan Dan Dayasaing Agrabisnis. Cet 2, Bogor PT IPB Press Penerbit, Produk Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih MuamalahDicky MahendraDicky Mahendra,"Inovasi Produk Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah", diakses 5 Mei Strategi Bisnis dan KewirausahaanYusuf HamaliAriHamali, Yusuf Ari. Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Jakarta Kencana, cet. 1 Jakarta prenadamedia group, Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Dalam Pembinaan Koperasi Dikota SerangWungu IlmiAmaliIlmi, Wungu Amali. " Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi Dalam Pembinaan Koperasi Dikota Serang", Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, dan Lembaga keuangan lainnyaKasmirKasmir. Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Jakarta Rajawali Pers, DrKasmir Dr, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Jakarta Rajawali Pers, 2012, h. 254. IBF JOURNAL Perbankan Syariah & Keuangan 2 2 Juli -Desember 2022IV; Jakarta Kharisma Putra UtamaJualiansyah NoorEd Metode PenelitianNoor, Penelitian Cet. IV; Jakarta Kharisma Putra Utama, PorterMicelPorter A Micel, Competitive Advantage, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2001, Edisi 4, h. Pengembangan Produk Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah Studi Pada PTSari YulitaSari Yulita, "Strategi Pengembangan Produk Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Murabahah Studi Pada PT. BPRS Itra Agro Usaha Bandar Lampung"